Mahasiswa : Antara Perjuangan dan Peran
Mahasiswa sebagai masyarakat ilmiah tentunya harus selalu dan tetap konsisten dengan sifat kritis, analitis, idealis dan inovatif. Di samping itu mahasiswa juga dituntut untuk selalu menelorkan ide-ide yang konstruktif, dan bersifat proaktif dalam menegakkan serta memperjuangkan kebenaran dan keadilan sebagai wujud dari komitmen kerakyatan.
Setidaknya hal tersebut telah dibuktikan dengan gerakan-gerakan moral yang dilakukan mahasiswa. Gerakan murni yang dilakukan mahasiswa secara serentak hampir seluruh pelosok di Indonesia pda tanggal 20 Mei 1998, yang kemudian ditandai dengan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998, merupakan wujud nyata nyata dari aksi “Moral Force” yang dimiliki mahasiswa. Saat itu mahasiswa tampil – kalau boleh disebut- sebagai “Pressure Group” atau kelompok penekan terhadap kebijakan pemerintah yang telah membuat perekonomian Indonesia menjadi “akut”.
Sistem yang dibangun dan diterapkan oleh “Rezim Orde Baru” selama kurang lebih 32 tahun berkuasa, harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atas ketidak adilan dan ketidak benaran. Pengekangan terhadap kebebasan mimbar/menyuarakan pendapat dan kebebsan pers, yang berakhir dengan dipenjarakannya beberapa orang aktivis dan mencabut SIUP beberapa media cetak, bermuara pada lahirnya sebuah dendam yang menyesakkan.
Disingkirkannya beberapa orang pejabat dari jabatannya (dengan alasan tidak capable) adalah bentuk lain dari ketidak mampuan dan ketidak mauan mereka menyenangkan atasan dengan berbagai bingkisan, kenangan dan tanda pernghargaan, pendek kata mereka tidak mempunyai sikap ABS (Asal Bapak Senang).
Perjuangan reformasi menimbulkan beberapa problema yang berkembang saat ini, yaitu tentang kemurnian gerakan mahasiswa yang selalu jadi isu sentral bagi pihak penguasa yang sering dikritisi dan dianggap tidak bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tuntutan agar turunnya beberapa orang Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dari jabatannya yang sedang marak belakangan ini di beberapa daerah, dianggap sebagai campur tangan pihak ketiga yang disebut dengan “Barisan Sakit Hati” dianggap ikut memanfaatkan gerakan mahasiswa.
Belakangan, Munculnya beberapa “tokoh reformis kesiangan” dan turun gunungnya para petualang politik, ikut mengotori lembaran sejarah perjuangan reformasi yang terkonsentrasi hanya dalam persoalan politik. Konsekwensi logisnya adalah, terabaikannya sisi-sisi ekonomi yang seharusnya dikedepankan. Hal ini menjadi bias kepada kalangan masyarakat menengah kebawah.
Berpijak pada hal diatas, sudah saatnya mahasiswa lebih mempertajam idealisme dan kritisismenya agar tidak dilindas arus reformasi yang makin deras mengalir. Perbincangan mengenai politik perlu digeser kepada perbincangan dan perumusan konsep-konsep perekonomian yang bersifat aplikatif yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan keluar dari keterpurukan ekonomi. (18/06/1998)
Catatan :Tulisan ini dipublikasi pada Majalah Dinding SMPT UMMY Solok, sesuai dengan tanggal dibuat.
Teruskan Perjuangan Reformasi
Kekuatan moral -yang biasa disebut sebagai- “Moral Force” yang harus dimiliki mahasiswa, tak bisa dibantah telah merubah perjalanan sejarah politik bangsa ini. Gerakan demi gerakan telah dilakukan, perjuangan demi perjuangan telah dilangkahkan, dan aksi demi aksi pun telah bermunculan demi hadirnya sebuah perubahan yang sangat didambakan. Suatu saat nanti, sejarah masa depan akan mencatat apa yang terjadi hari ini.
Perubahan yang terjadi saat ini begitu drastis, tidak lagi tahun ke tahun, bulan ke bulan, bahkan pekan ke pekan, tapi terjadi dari menit ke menit bahkan hitungan detik. Beberapa waktu lalu (ketika masih memimpin bangsa ini) Soeharto sangat dipuji dan bahkan dipuja bukan saja oleh bangsa dan negara ini namun juga oleh para tokoh dan masyarakat dunia. Hal itu berubah setelah Habibie dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Hampir seluruh rakyat Indonesia dan tokoh-tokoh dunia berbalik mengecam Soeharto.
Hampir semua masyarakat tahu kalau Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto telah banyak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), ketidak adilan dan pelanggaran terhadap HAM (Hak Azazi Manusia). Masyarakat pun tahu kalau selama kepemimpinannya, Soeharto telah banyak menumpuk harta dan kekayaan yang diperbuat dengan cara tidak adil, sebagaimana diamanatkan konstitusi kepada seorang Presiden.
Tapi, banyak juga masyarakat yang tidak menyadari bahwa rusaknya kepemimpinan Soeharto itu tidak berdiri sendiri, ada faktor lain yang mendukung hal tersebut seperti sikap para pejabat yang berpegang pada prinsip ABS (Asal Bapak Senang), yang cendrung mengkebiri uang rakyat dengan kekuasaan dan jabatan yang dimilikinya. Ini semakin diperparah dengan kebijakan mempekerjakan keluarga serta kaum kerabat (Nepotime) yang tidak berlandaskan pada kemampuan dan kepatutan.
Beberapa saat setelah Soeharto berhenti jadi Presiden, Wiranto sebagai Menhankam/Pangab menyatakan bahwa ABRI akan melindungi setiap mantan presiden beserta keluarganya tidak terkecuali Soeharto. Pernyataan ini kemudian menuai kecaman dari berbagai kalangan yang yang tidak senang dengan pernyataan tersebut.
Untuk itu, kalau kita beranggapan bahwa korupsi,kolusi dan nepotisme itu masih ada maka kita harus bersama-sama membuktikannya; kalau kebenaran, keadilan dan Hak Azazi Manusia belum lagi ditegakkan marilah sama-sama kita perjuangkan; dan kalau memang harta yang dimiliki Soeharto dan keluarganya sebagaimana anggapan beberapa kalangan adalah merupakan uang rakyat, maka marilah sama-sama kita buktikan di Pengadilan. Tapi, satu hal yang perlu diingat bahwa perjuangan reformasi haruslah diarahkan pada perubahan sistem.
Sebagai warga negara tentunya kita harus menjunjung tinggi hukum tanpa melupakan “A praduga tak bersalah”, dan sebagai ummat kita diajarkan untuk tidak su’udzon dan zalim terhadap makhluk hidup termasuk manusia. Menegakkan kebenaran tanpa berbuat adil dan menghargai hak azazi manusia adalah suatu penindasan. (17/06/1998)
Catatan :Tulisan ini dipublikasi pada Majalah Dinding SMPT UMMY Solok, sesuai dengan tanggal dibuat.
